Bupati Yuhronur Merespon Pandangan Umum Dalam Rapat Paripurna DPRD Lamongan

SINARAlAMPOS.COM – Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi menyampaikan kegagalan pendapatan daerah, tanggapan atas masukan dari fraksi-fraksi dalam sidang paripurna di DPRD Lamongan, Jumat (4/6/2021).

Kinerja kabupaten Lamongan, Yuhronur Efendi (yes bro) belum genap empat bulan sudah siap untuk menampung banyak evaluasi dari DPRD Lamongan atas kinerjanya.

Beberapa masukan kritis dari fraksi-fraksi di DPRD pun dijawab seperti tidak tercapainya target pendapatan daerah, pungutan liar (pungli) jukir an harga pupuk.

Dalam sidang paripurna ketiga di DPRD setempat, Jumat (4/6/2021), Bupati Lamongan memberi penjelasan detail untuk menjawab Pandangan Umum Fraksi atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020.

Persoalan makro yang pertama direspons Yuhronur adalah tercapainya pendapatan daerah. Di antaranya realisasi pendapatan retribusi, pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah, dipengaruhi karna kondisi perekonomian yang masih belum baik akibat pandemi Covid-19.

“Konsumsi masyarakat untuk kegiatan wisata belum bisa diharapkan, sehingga mempengaruhi pendapatan pajak sebagai akibat pembatasan kegiatan. Dan tidak beroperasinya armada angkutan darat dan tidak adanya event olahraga, juga mempengaruhi,” papar Yuhronur.

Yang agak aneh praktek di lapangan yaitu pungutan liar (pungli) yang dilakukan juru parkir (jukir), seperti yang dipertanyakan Fraksi PKB.
Padahal Lamongan termasuk salah satu daerah yang menjadi percontohan dalam pencegahan praktik korupsi dan pungli.

Untuk masalah pungli oleh jukir, Yuhronur mengungkapkan, bahwa sebenarnya pemkab telah melakukan monitoring dengan mengerahkan Satpol PP.
Petugas yang akan diterjunkan di setiap titik-titik tertentu untuk melakukan penertiban terhadap jukir liar.

“Sedangkan para jukir yang telah terdaftar resmi, setiap bulan telah mendapat insentif dan selalu dipantau,” tambahnya.

Soal ketersediaan pupuk yang juga dipertanyakan PKB, Yuhronur menjelaskan bahwa pupuk yang ada merupakan inventarisasi dari Kementerian Pertanian terhadap aspirasi masyarakat para tani.
Sedangkan harga jual gabah yang terlalu murah serta di pengaruhi oleh klualitas gabah tersebut.

Sebagaimana aspirasi masyarakat tani tentang keinginan mengurangi subsidi pupuk dan memperluas jangkauan bersubsidi pupuk, tahun ini subsidi pupuk dikurangi namun kuota penerima ditambah.

Sedangkan terkait harga jual gabah yang rendah, menurut Yuhronur, disebabkan oleh kualitas gabah yang kurang baik karena pengelolaan pasca panen yang masih tradisional dan dipengaruhi cuaca.

“Sudah menjadi komitmen bersama semua ini dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan, bahwa pengelolaan belanja daerah yang diberikan kepada masyarakat sesuai prinsip Pro Growth, Pro Job, Pro Poor dan Pro Environment,” tandasnya

Yuhronur juga menyampaikan optimismenya untuk melakukan perubahan yang lebih baik bisa dicapai serta tetap waspada terhadap penyebaran Covid19.

Serta kebijakan vaksinasi ditengarai mampu mendorong semakin luasnya pembukaan sektor-sektor ekonomi produktif dan peningkatan aktifitas masyarakat.

“Dan ekonomi kreatif itu bisa berimplikasi pada perbaikan ekonomi di Kabupaten Lamongan. Saya yakin perekonomian Lamongan pada 2021 akan lebih baik, sejalan dengan ekonomi global dan domestik, ” pungkas bupati lamongan.

Jurnalis : Riyan H

Editor : Agus P

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *