Terkait Perampasan ( DC ) Mobil BCA 2 Akan Dipolisikan Oleh MPC Pemuda Pancasila Lamongan

Sinaralampos.com – Sejak putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020

Diduga Perusahaan multifinance atau leasing BCA 2 Finance yang berada di Surabaya, masih saja bandel untuk melakukan penarikan di jalan dengan cara spontan memberhentikan pengendara mobil.

Seperti yang terjadi pada salah satu debitur BCA 2 Surabaya tepatya di mbunder Gresik atas nama Budi Wahono jln Hikmad no 41B mbetro Sedati sidoarjo yang kebetulan angota wartawan di salah satu media online.

“Kejadian tersebut terjadi, sekitar jam 16.00 WIB, saat saya melintas di jalan mbunder Gresik Jawatimur Hendak mau di Sidoarjo antar istri periksa kandungan kehamilan dan sekalian mau membayar ansuran tunggakan yunit tersebut.Di tengah tengah jalan mobil di hadang kolektor lalu kaca mobil diketuk suruh buka kaca dengan nada yang kasar.

Menurutnya, saat diketuk kaca pintu sedang bersama anak anaknya, dan para debt colector tersebut dengan berwajah garang berjumlah kurang lebih 6 orang dengan mengendarai mobil kalia warna silver metalik.

“Terlihat banyak orang anak saya langsung shock ketakutan dengan kedatangan segerombolan orang tersebut,” ujarnya.

Setelah itu, gerombolan debt colector tersebut meminta STNK mobil dengan nada kasar Namun tidak diberikan. Akhirnya, NC diminta untuk datang ke Kantor BCA 2 Surabaya Finance yang berada di Jalan veteran.

“ Sampai di Kantor BCA 2 Finance dengan keadaan mesin menyala dan di dalam ada anak anak saya kunci langsung di rampas dan di paksa turun dari mobil dan mobil di bawa debet colektor.

Bukti struk pembayaran lewat ATM BCA
Bukti struk pembayaran lewat ATM BCA 2

dan selang berapa hari dengan sisa tunggakan cicilan ansuran Mobil jenis AGYA nopol W 1623 SA warna putih kita bayar dan plus dendanya melalui resi pembayaran TF ke nomor ansuran 9480011398003 mobil AGYA .dan sampai saat ini ansuran masih berjalan dengan lancar ,namun kendaraan tersebut masih belum bisa di ambil oleh debitur.

namun alasan yang kurang pas dengan dalih mobil bisa di ambil tetapi harus di lunasi sedangkan ansuran sampai bulan ini msh berjalan dengan lancar dan tidak ada keterlambatan walaupun Di musim pandemi Covid 19 yang lagi melanda bangsa Indonesia.

“Harusnya, debet colektor itu ngomonglah secara baik baik,gak langsung mencabut kunci mobil, Setelah mencabut kunci mesin langsung Diminta Kaca mobil tanpa dibuka semua Sampai sekarang anak saya dan istri yang lagi mengandung 8 bulan shock berat dengan kejadian itu.Tindakan Fatal Yang Dilakukan Leasing Oleh Debt Colector BCA 2 Finance Surabaya Akan Di Laporkan ke Polda Jawatimur imbuh ya.

Menurut pimpinan Ketua MPC Lamongan Andrianto Wicaksono ,SE dan Sejumlah media online tindakan yang dilakukan oleh sekelompok debet colektor sudah menyalahi prosedure, dan sudah mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi No.18/PUU-XVII/2019 tanggal 6 Januari 2020 soal Fidusia yang sudah di tetap kan oleh undang undang.

“Melihat kronologisnya,tindakan debt colector sudah menyalahi aturan, apalagi mencabut kunci di depan anak anak dan ibu hamil tua itu membahayakan ,Yang pertama itu membahayakan kesehatan karena AC freon, yang kedua di depan anak anak yang otomatis pesykisnya terganggu,” tegasnya.

Andrianto Wicaksono ,SE juga menjelaskan bahwa sebenarnya putusan MK tersebut sudah jelas, bahwa leasing atau perusahaan pembiayaan tak bisa sembarang melakukan penyitaan atau penarikan sepihak saja palagi negara sedang Dilanda musim Pandemi Covid 19.

“Putusan ini menggugurkan aturan sebelumnya yang mengizinkan leasing mengeksekusi sendiri jika terjadi kredit macet,” katanya.

Namun menurut Ketua MPC Ormas pemuda Pancasila Andrianto Wicaksono,SE menerangkan pada aturan baru, leasing harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri (PN) lebih dulu.

Berdasarkan aturan itu, ada tiga pasal yang dapat menjerat DC (Detb Colector) dan leasing bila menyita motor atau mobil tanpa surat pengadilan.

Foto surat prin pembayaran beserta resi TF Masuk

“Jeratan hukum itu tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pertama Pasal 368 tentang perampasan, lalu Pasal 378 tentang Penipuan. Dan Pasal 365 tentang pertahanan dengan pertahanan.

Untuk hukuman Pasal 378 empat tahun penjara, Pasal 368 sembilan tahun penjara dan yang paling berat Pasal 365 paling lama seumur hidup.

Apalagi, imbuhnya diperkuat aturan lainnya seperti yang dijelaskan dasar hukumnya yaitu Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Bahwa dimana permohonan pengamanan eksekusi tersebut harus diajukan secara tertulis oleh penerima jaminan fidusia atau kuasa hukumnya kepada Kapolda atau Kapolres tempat eksekusi dilaksanakan. Pemohon wajib melampirkan surat kuasa dari penerima jaminan fidusia bila permohonan diajukan oleh kuasa hukum penerima jaminan fidusia.

“Untuk pengajuan permohonan eksekusi, pihak pemohon eksekusi harus melampirkan, Salinan akta jaminan fidusia, Salinan sertifikat jaminan fidusia, dan lain lain,” tutupnya.

NB : harapan apabila permasalahan ini tidak bisa di selesaikan dengan baik ,maka dengan terpaksa Rana hukum sesuai prosedur undang undang yang akan kita tempuh.karna pihak debitur sampai saat ini ansuran ya berjalan dengan lancar dan tidak ada tunggakan kredit ” imbuhnya ke beberapa awak media dan MPC.

BERSAMBUNG ?…

Jurnalis : Agus P
Sumber : Konsumen Dan Ketua MPC Pemuda Pancasila Lamongan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *