Mark’up ( LPJ ) Anggaran Areal Dusun Gilis Widang Tuban Yang Tak Berujung di taun 2016/2018

Sinaralampos.com – Diduga mantan Ketua pengurus areal dusun Gilis desa Simorejo kecamatan Widang Kabupaten Tuban Jawatimur.mengelembungkan angaran uang kas dusun ber puluh puluh juta rupiah 21-02-2021

“Dengan modus Memark’up angaran LPJ dusun Gilis.sewaktu uang tersebut di Mediasikan antara ( FK ) sebagai mantan ketua pengurus areal dan ( m.kll ) selaku Kasun dengan di pimpin oleh ( thr ) selaku kepala desa dan Ketua BPD ( Strn ) dan semua pengurus areal dengan Rapat internal desa,sampai beberapa ulang Pertemuan untuk menying kron kan Hasil uang yang diduga ada Pegelembungan anggaran LPJ tahun 2017/2018.

” tanya Sutrisno Selaku ketua BPD desa Menemukan Kejanggalan Kejanggalan beberapa aitem Yang yang digelapkan Berpuluh puluh juta Rupiah,

yang salah satuya di maksud Di laporan LPJ akhir tahun 2017 Awal tahun 2018 mengatakan ada keselisihan kurang lebih 60.000.000 juta rupiah yang di duga di gelapkan oleh mantan ketua pengurus areal  ( DKK ) dan kawan kawan CS.

setelah beberapa awak media ikut medatangi klarifikasi ke ketua BPD sampai detik ini belum menemukan jawaban atau penyelesaian dari tingkat desa oleh pihak terkait dan terbitlah berita.

bahkan Rana yang di duga di mark’up angaran kas dusun akan di bawa ke rana hukum,agar bisa di proses lebih lanjut,pungkas Ketua BPD Simorejo.

” Dengan Harapan Pengembalian uang tersebut,untuk Kebutuhan dan mensejahtrakan perekonomian dusun Gilis desa Simorejo.

” Dan bagi yang sengaja menggelapkan anggaran areal agar supaya dapat bisa di proses hukum yang berlaku”,pungkas Ketua BPD sewaktu memberi keterangan saat di konfirmasi awak media Sinaralampos .com dan  pimred Suaragegana.com  apa bila kalau masih Belum ada Titik Terang Kita Langsung Buat Laporan di kantor polisi.

dengan Pasal 2 Ayat 1 Juncto (JO). Pasal 18, Pasal 3 JO. Pasal 18 dan Pasal 8 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

dan dengan ancaman hukuman Penggelapan Tentang diatur dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP .Jika penggelapan dilakukan seseorang dalam jabatan atau pekerjaannya maka dihukum berdasarkan ketentuan pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya minimal 5 (lima) tahun penjara.

Berlanjut ? ( Time )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *