Bojonegoro Menejemen Lama gak bisa Lepas Tangan,DPRD Minta GDK Diselamatkan

Sinaralampos.com-Pemkab Bojonegoro telah resmi mencopot Puri Wijaya dari Direktur PT Griya Dharma Kusuma (GDK) sejak 14 Januari lalu. Namun, masih memiliki tanggung jawab jika hasil audit ditemukan penyimpangan. Karena saat ini prosesnya masih berjalan. Sedangkan DPRD menilai GDK perlu diselamatkan, meskipun bisnis hotel di tengah pandemi ini menjadi tantangan cukup berat, karena persaingan di Bojonegoro cukup ketat.

Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan pemkab menerima pemberhentian Puri Wijaya sebagai Direktur GDK tanpa membebaskan tanggung jawabnya dalam pengelolaan keuangan dan aset GDK. Sehingga, jika hasil audit ditemukan ketidaksesuaian, manajemen lama tetap harus bertanggungjawab. Karena berhentinya sejak 14 Januari itu, tidak langsung membebaskannya dari permasalahan manajemen.

‘’Tangungjawab saudara Puri apabila terdapat pengelolaan keuangan maupun aset yang tidak sesuai ketentuan,’’ katanya kemarin (15/1).

DPRD menilai penyertaan modal bisa menjadi salah satu opsi menyelamatkan salah satu BUMD yang terancam gulung tikar itu. Karena beberapa tahun terakhir perusahaan pelat merah bergerak di bidang perhotelan itu keuangannya sakit. Bahkan, untuk operasional rutin manajemen GDK tidak mampu membiayai.

‘’Mungkin itu (penyertaan modal) bisa menjadi salah satu opsi untuk memulihkan GDK,’’ ujar Ketua DPRD Bojonegoro Imam Sholikin. Menurut dia, penyertaan modal tidak harus berupa anggaran. Namun, pemkab bisa memba ngunkan fasilitas tambahan. Sehingga, hotel itu bisa semakin bagus. Banyak tamu yang berminat menginap.

Meski demikian, manajemen GDK harus dirombak total. Harus diisi orang kompeten dan bisa membawa kemajuan. Sebab, GDK saat ini masuk masa kritis. ‘’Sudah beberapa tahun tidak bisa setor pendapatan,’’ tandasnya.

Anggota Komisi B DPRD Lasuri menambahkan, mempertahankan GDK dengan model bisnis perhotelan cukup berat. Terutama saat masa pandemi Covid-19 yang membuat sektor perhotelan terpukul. Belum lagi persaingan bisnis ini di Bojonegoro cukup ketat. ‘’Kalau dipertahankan, ya manajemenya harus benar-benar bekerja keras,’’sarannya.

Baca :  TPST Terbesar Ada di Lamongan Jawa Timur

Menurut dia, pemkab juga tidak bisa dengan mudah mempailitkan PT GDK. Sebab, prosesnya panjang. Harus mencabut perda tentang BUMD GDK. Selain itu, mempailitkan BUMD bisa dinilai buruk oleh pusat. ‘’Terutama kalau akan membuat BUMD baru akan menjadi catatan tersendiri,’’ imbuhnya.

Lasuri menilai menyewakan GDK ke pihak ketiga adalah solusi terbaik saat ini. Sebab, bisa segera mendapatkan pemasukan untuk operasional GDK. Dikonfrimasi terpisah, Puri Wijaya membenarkan masih memiliki tanggung jawab. Sebab, saat ini hasil audit PT GDK masih belum tuntas. ‘’Laporan tutup tahun belum tuntas,’’ jelasnya.

( Fandiy / Red )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *