Heboh! Ijazah Kaleng-kaleng Dikantongi Bupati Lahat

Sinaralampos.com| LAHAT – Jelas sudah pertanyaan Masyarakat kabupatten lahat sejak lama sudah menjadi Opini apakah Ijazah perguruan Tinggi yang dimiliki Bupati lahat Sah atau tidak.

Setelah dikeluarkan Surat keputusan dari Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi terkait dugaan ijazah palsu/tidak Sah atas nama Cik Ujang Bupati Lahat sebagai jawaban permohonan informasi terkait keabsahan ijazah perguruan Tinggi ternyata Ijazah tersebut tidak Sah alias Ijazah Kaleng Kaleng

Surat keputusan itu dikeluarkan pada (6/4) 2020 lalu. Surat ini bernomor 461/E2/TU/2020 dan ditujukan kepada Koordinator Forum Nasional Jurnalis Indonesia. diduga ijazah palsu atas nama Cik Ujang itu dikeluarkan oleh perguruan Universitas Sjakhyakirti Pelembang yang ditandatangani oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Aris Junaidi.

Isi surat djelaskan bahwa Ijazah yang dimiliki Cik Ujang tidak sah dan tidak dapat dipergunakan untuk pengangkatan maupun pembinaan jenjang karir/penyetaraan bagi pegawai negeri.

Dikarenakan sistem yang ada hanya perkulihan kelas jauh yakni hari sabtu s/d minggu yang diklaim Cik Ujang diperbolehkan. Sehingga bertentangan atas dasar Surat dari Direktur kelembagaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 595/D5.1/T/2007.

Hal yang sama diutarakan oleh Kordinator Kampak Harda Belly terhadap Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi yang ada sebagai bahan data awal untuk pihak Kepolisian RI menyelidiki adanya dugaan ijazah palsu Cik Ujang.

Selain itu Forum Nasional Jurnalis Indonesia sudah melaporkan kasus Ijazah Cik ujang selaku Bupati Lahat ke Bareskrim Mabes Polri.

Dilain sisi Gerakan Pemuda Pembaharuan Bangsa (GPPB) pun turut serta membuat pengaduan setelah ada surat keputusan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi kebareskrim mabes Polri.

Kreteria Ijazah untuk di ketahui Masyarakat ijazah yang tidak Sah atau tidak di akui oleh pemerintah, Pertama :Universitas yang menerbitkan ijazah itu tidak mendapatkan izin Operasi dari pemerintah. Kedua lembaga yang sudah memiliki izin dan pernah di Akreditasi, tetapi cara pelaksanaan belajar mengajar tidak sesuai dengan aturan (sabtu/minggu).

“Sehingga diyakini Ijazah atas nama Cik Ujang bupati Lahat diproleh dengan cara melalui proses perkuliahan yang tidak benar sehingga perlu untuk dilakukan pengusutan secara tuntas Transparansi bagaimana Ijazah bisa keluar sementara Cik ujang tahun 2009 dalam data yang ada tercatat sebagai mahasiswa Reguler lulus 3.5 tahun, dan pada tahun 2009 menjabat Anggota DPRD Aktif di kabupaten Lahat , sehingga keputusan kementrian Pendidikan ini menjadi bahan awal untuk Kepolisian dapat menindaklanjuti Laporan maupun pengaduan ini,” pungkas Harda.

(Mar/Red/Sap)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *